DETEKSI.co - Batam, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Batam meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam mengedepankan kepentingan publik dalam menentukan pemenang lelang pengelolan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.
Ketua Apersi Batam, Wirya Putra Silalahi mengatakan, penentuan operator SPAM Batam sangat krusial, karena sangat berkaitan erat dengan kebutuhan air bersih jangka panjang di kota industri ini. Karena itu, objektifitas pemerintah sangat diharapkan dalam hal ini.
"Masyarakat Batam menunggu keputusan BP Batam yang profesional dan objektif, serta mengutamakan kepentingan rakyat banyak," ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Komisi IV DPRD Kepri ini juga menegaskan, lelang SPAM Batam harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, serta bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, sejumlah lembaga negara harus mengawasi prosesnya.
"Kalau perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat peran dalam menentukan pemenang tender ini," ucapnya.
Pentingnya pengawasan lembaga negara dan semua pihak dalam lelang SPAM Batam menjadi penting, mengingat pelayanan air bersih di Batam memiliki peran yang sangat strategis. Karena tidak hanya untuk menjamin kepentingan masyarakat, tapi juga dunia usaha dan investasi di Batam.
"Ini menyangkut dana ratusan miliar bahkan sampai triliun Rupiah, selama puluhan tahun kontrak perusahaan-perusahaan di Batam. Kepentingan mereka juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi saya harap lelang ini bisa berlangsung fair dan tidak terdapat gratifikasi disini," harapnya.
Wirya berpendapat, ada dua perusahaan besar yang punya peluang besar untuk memenangkan lelang SPAM Batam. Yakni pemegang konsesi pengelolaan air bersih kota Batam sejak tahu 1995 hingga 2020, PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan oeprator masa transisi, PT Moya Indonesia.
"Rakyat Batam berharap keputusan yang objektif dan terbaik," tegas Wirya. (Hendra S)